Terpidana Di Panggung Pemilihan Bag3

Terpidana yang dihukum percobaan dibolehkan maju sebagai kandidat pilkada. Hadar Nafs Gumay, komisioner KPU, menyatakan bahwa Komisi harus mematuhi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal ini menyebutkan hasil konsultasi dengan DPR bersifat mengikat dan dituangkan dalam pedoman teknis Peraturan KPU. Lampu hijau yang membolehkan terpidana di panggung pilkada ini bisa dibilang langkah mundur dalam kualitas demokrasi kita. Hasil konsultasi DPR yang bersifat memajukan mutu demokrasi memang wajib dipatuhi. Namun, bila hal itu justru berdampak kontraproduktif dan melanggar undang-undang, Komisi berhak mengabaikan.

Sebagai lembaga independen yang mandatnya menjaga proses pemilihan yang jujur dan adil, KPU tak perlu ragu menyaring mana saja hasil konsultasi yang wajib dijalankan dan yang tidak. Kualitas konsultasi DPR ini juga menjadi semacam pengingat penting bagi KPU. Demi menjaga independensi dan marwah pemilu, Komisi sebaiknya segera mewujudkan rencana judicial review Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Jika pasal ini terus dipaksakan, KPU akan selalu berisiko tersandera kepentingan politik jangka pendek politikus Senayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *